Kemendikbudristek Tak Buka Formasi PPPK Guru Bahasa Daerah Bikin FKGHN Meradang

Posted by : rbsnewsc Maret 25, 2024

     Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri (FKGHN) tak habis pikir dengan keputusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti) yang tidak memunculkan formasi ASN PPPK untuk guru bahasa daerah. Wakil Ketua FKGHN, Wiji Moh Arwan merasa pihaknya dipermainkan oleh Kemendikbudristek selama ini. Dia mengatakan, Asosisi Guru Honorer Bahasa Daerah Seluruh Indonesia sudah berkalai-kali audiensi ke Ditjen GTK Kemendikbudristek.
Para guru bahasa daerah juga telah mendatangi komisi X DPRI RI dan sudah disepakati. Melalui rekomendasi komisi X DPR RI dengan Kemendikbudriatek saat raker sudah mengusulkan formasi Bahasa dearah di pengadaan PPPK guru tahun 2024 untuk dibuka, karena Bahasa Dearah dan seni budaya adalah hal yang sangat berbeda. “Kami tentunya sangat kecewa dan merasa dipermainkan oleh Kemendikbudritek, perjuangan kami bolak balik ke Jakarta ternyata tidak didengarkan,” jelasnya, Senin 25 Maret 2024. Diketahui, pengadaan ASN Tahun 2024 segera dimulai, proses Peraturan pemerintah tentang manajemen ASN turunan UU ASN No 20 Tahun 2023 segera diterbitkan. Dia menjelaskan, Salah satu poin dalam amanat UU ASN tersebut adalah komintmen pemerintah melalui kemenpanRB dan Komuisi II DPR RI untuk menyelesaikan penataan Tenaga Non ASN yang tedata di BKN pada tahun 2022.


“Namun sangat disayangkan Ditjen GTK kemendikbudritek saat rakor dengan kemenpan RB dan BKN merilis kebutuhan guru tahun 2024 ternyata Formasi Bahasa Daerah tak kunjung dimunculkan,” bebernya. Saat ini pihaknya sudah melaporkan tidak dibukanya formasi Bahasa daerah kepada wakil ketua komisi X Abdul Fikri Faqih dari fraksi PKS. Arwan menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan dan meminta Kepala Badan Bahasa Prof E Aminuddin Aziz, untuk menyampaikan permasalahan tersebut ke Mendikbudristek Nadiem Makarim. “Melalui surat resmi badan Bahasa beliau meminta kepada mendikbudristek dengan tembusan Dirjen GTK dan Sesditjen GTK terkait dengan beberapa alasan setrategis dan mengusulkan formasi Bahasa daerah pada seleksi ASN PPPG Guru tahun 2024,” ungkapnya. Rekomendasi untuk PPDB 2024/2025 Mendatang Pihaknya juga mengaku kecewa dengan sikap kampus-kampus yang melahirkan guru-guru Bahasa daerah seperti UNNES, UNY, UNS, UNESA, UPGRIS, UMP dan lain-lain. Kampus-kampus tersebut dinilai tidak berpihak pada lulusan mereka sendiri, terutama guru bahasa daerah. Kampus tersebut juga dinilai abai dalam hal memperjuangkan formasi Bahasa daerah yang hendak dihilangkan oleh Kemendikbudritek. Arwan mengatakan bahwa saat ini bahasa daerah yang di ambang kepunahan akan lebih parah jika tidak ada guru bahasa daerah yang memeliharanya di lingkungan pendidikan. “Kampus-kampus yang melahirkan guru Bahasa daerah seluruh Indonesia agar tergerak hatinya memperjuangkan Bahasa daerah agar tahun 2024 ini formasi guru Bahasa daerah bisa dibuka kembali,” harapnya. *** (PR/dbs/red)

RELATED POSTS
FOLLOW US